Dugaan Kasus Mafia Tanah, Herman Hofi : Tak Ada Alasan Penyidik Polda Terbitkan SP3

Trending 2 weeks ago
Kuasa Hukum Lili Santi Hasan Herman Hofi Munawar (Kanan) dan Andi Hariadi saaat ditemui sejumalah awak media di Pengadilan Negeri Pontianak, Rabu (29/5) siang.

TKPPONTIANAK – Kasus sengketa tanah antara Lili santi Hasan dengan PT. Bumi Indah Raya (BIR) tetap ditangani interogator Polda Kalbar.

Namun opini sebagian masyarakat merasa tidak percaya persoalan norma nan di alami Lili Santi Hasan dapat sampai hingga penetapan tersangka. Hal ini mengingat musuh dari Lili Santi merupakan sebuah perusahaan besar.

Kuasa norma Lili Santi Hasan, Herman Hofi Munawar mengungkapkan, opini nan disampaikan oleh sebagian masyarakat itu mugkin berasas pengalaman, bahwa rakyat mini tidak pernah sukses memperjuangkan haknya saat berhadapan dengan perusahaan besar.

“Rakyat mini seperti termarginalkan ketika berhadapan dengan perusahaan besar itulah kebenaran nan terjadi saat ini,”ucap Herman Hofi saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak, Rabu (29/5) Siang.   .

Namun untuk kasus Lili Santi Herman meyakini perihal itu tak bakal terjadi, dia percaya Lili Santi bakal mendapatkan kewenangan atas tanahnya.

“Saya percaya interogator Polda Kalbar mengenai kasus ini nan di komandoi Bapak Kombes Bowo Gede Imantio adalah personil nan mempunyai komitmen dan mempunyai hati nurani menegakkan kebenaran,” ujar Herman Hofi.

Baca juga : Kuasa Hukum Lili Santi Desak Polisi Tetapkan Tersangka Pemalsuan Dokumen Sertifikat PT. BIR

Menurutnya, penghentian investigasi alias nan dikenal dengan SP3 kudu merujuk pada KUHAP, maka tentang ini hanya diatur dalam 1 pasal dan 1 ayat ialah Pasal 109 ayat (2), dalam perihal interogator menghentikan investigasi lantaran tidak terdapat cukup bukti alias peristiwa tersebut  rupanya bukan merupakan tindak pidana alias investigasi dihentikan demi hukum.

“Dari norma di atas jika kita kaji, maka argumen terbitnya SP3 itu hanya ada tiga, interogator tidak boleh membikin patokan sendiri, alias menafsirkan sendiri sebuah patokan norma sesuai dengan selera penyidik. Jika interogator menghentikan proses investigasi lantaran argumen bahwa peristiwa itu bukan tindak pidana. Tentu saja perihal ini tentu sedikit membingungkan kita, lantaran ketika proses telah melalui proses penyelidikan dan di naikan status ke penyidikan,” jelasnya.

Dikatakannya kasus ini sudah melalui gelar perkara nan menghadirkan mahir pidana, ketika status berubah menjadi investigasi artinya interogator sudah mengantongi argumen yuridis ada peristiwa pidana nan dilakukan terlapor. Lalu jika argumen penghentian tersebut lantaran bukan peristiwa pidana, pertanyaannya gimana proses investigasi dan gelar perkara nan menghadirkan mahir pidana? dan hasil kerja interogator melalui proses nan cukup panjang tiba-tiba dianulir oleh interogator sendiri..

Lanjutnya, publik patut mempertanyakan ada apa gerangan? keahlian interogator sebagai front terdepan dalam penegakan norma pidana menganulir apa nan telah dilakukan melalui proses nan panjang dan melibatkan banyak pihak.

“Dan nan lebih asing lagi ketika proses investigasi sudah melangkah dan telah mengumpulkan beragam peralatan bukti dan sudah diperoleh standar minimal 2 perangkat bukti untuk menetapkan tersangka dan puncaknya dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka tiba-tiba di terbitkan SP3. Tentu publik bakal sangat heran sekali. Jangan salahkan jika publik mengkritisi kerja-kerja interogator seperti ini, dan berasumsi liar,” ungkapnya.

Dikatakannya lagi, jika perihal ini terjadi perangkat bukti nan dikumpulkan selama proses investigasi dinyatakan tidak sah alias tidak tepat dan tidak jeli bukan sebagai perangkat bukti sehingga diterbitkanlah SP3 ini perihal nan sangat ajaib, apalagi saat bakal menetapkan tersangka. Setelah semua bukti-bukti yuridis dan bukti bentuk sudah di temukan sangat mudah untuk menentukan tersangkanya, lantaran dalam peristiwa itu sudah diketahui siapa melakukan apa? apa dilakukan oleh siapa? Tetapi jika dilakukan SP3 maka ini adalah corak merusak lembaga kepolisian. Jika perihal ini terjadi jangan heran jika publik berfikir liar dalam persoalan seperti ini.

Menurutnya dalam menganulir perangkat bukti nan telah dikumpulkan selama proses investigasi dan banyak pihak nan telah di dengarkan kesaksiannya, tentu saja bisa ditafsirkan bahwa tindakan interogator tidak hati-hati dalam menilai perangkat bukti nan dipergunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Atau bisa juga ditafsirkan sebagai tindakan sewenang-wenang nan dilakukan oleh penyidik.

“Jika perihal ini terjadi maka sangat urgen untuk dilakukan tindakan korektif atas kerja-kerja interogator menunjukkan ketidak hati-hatian alias ketidakprofesionalan interogator dalam suatu peristiwa pidana,” tegasnya.

Herman Hofi menjelaskan, ketika interogator sudah mengantongi sekurang-kurangnya dua perangkat bukti nan syah menurut Pasal 184 KUHAP. Maka sudah dapat menetapkan tersangkanya.Terbitnya SP3 kudu berasas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah (1) nebis in idem (2) tersangka meninggal bumi (3) kadaluarsa.

“Secara singkat dapat saya jelaskan bahwa nebis in idem ini diatur dalam Pasal 76 KUHP nan mengatur tentang orang tidak boleh dituntut dua kali atas perkara nan sama. Frase “menuntut” memang otoritas jaksa, namun tentu interogator juga tidak bakal bertindak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka lantaran jaksa sudah dipastikan tidak bakal mau menuntut orang tersebut jika rupanya untuk perkara nan sama pernah dituntut sebelumnya. Karena itu, ketika interogator menyadari bahwa orang nan telah ditetapkan sebagai tersangka rupanya adalah orang nan sama dengan perkara nan sama nan pernah dijatuhi hukuman, maka diterbitkanlah SP3,” tuturnya.

Tersangka meninggal bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP dalam perihal ini cukup jelas jika dijadikan pertimbangan terbitnya SP3. Karena tidak mungkin menuntut seorang mayit ke pengadilan, meskipun perbuatan sangat sadis sekalipun. Alasan ketiga adalah kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP.

“Tidak ada argumen norma penghentian alias SP3 lantaran sudah ada putusan PTUN dalam objek nan sama, sangat asing jika investigasi alias penetapan tersangka diberhentikan lantaran ada Putusan PTUN. Ini artinya interogator tidak memahami hukum, sangat rawan jika penegak norma tidak mengerti dengan hukum, akhirnya melakukan penegakan norma menurut versinya masing masing,” kata Herman.

Dengan demikian jelas bahwa Penghentian Penyidikan (SP3) hanya dapat dilakukan andaikan telah memenuhi nan dipersyaratkan Pasal 109 (2) KUHAP nan kemudian diadopsi pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 76 ayat (1).

“Artinya syarat- syarat tersebut sangat kuat, dan krusial sampai-sampai kudu diatur ke dalam dua produk norma nan berbeda,” pungkasnya. (*)

More
Source TKPPontianak
TKPPontianak