Herman Hofi Temukan Dugaan Oknum PT Bumi Indah Raya Palsukan Constatering Rapport untuk Terbitkan Sertifikat

Trending 1 month ago

TKPPONTIANAK –  Sengketa tanah milik Lili Santi Hasan dengan PT. Bumi Indah Raya (BIR) proses hukumnya sekarang tetap terus berlanjut.

Lili Santi Hasan didampingi kuasa hukumnya Herman Hofi Munawar meninjau objek tanah nan bentrok dengan PT. BIR di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Minggu (19/05) sore.

Menurut Lili Santi setidaknya terdapat dua titik letak tanah dengan sertifikat kewenangan milik (SHM) miliknya nan dicaplok oleh PT. BIR. Lokasi pertama berada tepat di depan Makodam XII Tanjungpura, dan nan kedua berdampingan dengan Makodam XII Tanjungpura.

Kedua objek tanah itupun sekarang telah terpasang plang nan bertuliskan tanah ini milik Lili Santi Hasan dengan SHM 43361 dan 40092.

Saat ini tanah tersebut di bawah pengawasan dan penguasaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Herman Hofi Law. Selain itu, juga terpasang plang nan bertuliskan imbauan pelarangan masuk ke letak tanah tanpa izin dari pemilik dengan dasar KUHP pasal 551.

Baca juga : Jatuh Dari Lanting Balita 4 Tahun di Sintang ditemukan Meninggal Dunia

Dalam perkara ini, kuasa norma Lili Santi Hasan pun telah menemukan sejumlah bukti pemalsuan akte otentik. Selain itu juga didapati sejumlah oknum nan memalsukan constatering rapport untuk proses publikasi kewenangan pakai PT. BIR, dan tanpa melalui prosedur, sehingga merugikan kliennya.

Lili Santi kemudian menceritakan, gimana asal usul hingga dia bisa mempunyai lahan tersebut. Dikatakannya, tanah tersebut merupakan tanah sertifikat kewenangan milik nan terbit tahun 1997 atas nama Kaprawi. Kemudian tanah dibeli oleh mendiang ayahnya pada tahun 2001.

“Tanah nan dibeli ini satu hamparan, dari sini sampai Sungai Seribu. Pada tahun 2005, tanah ini terbelah lantaran dibangun jalan. Jalan Trans Kalimantan dulu namanya, sekarang jadi Jalan Mayor Alianyang. Jadi terbelahlah tanah kami menjadi dua sisi, ialah sisi kanan dan kiri jalan,” ujarnya.

Ketika tanahnya terbagi menjadi dua lantaran proyek pembangunan jalan, dia mendapatkan tukar rugi dari Pemerintah Provinsi Kalbar sebesar Rp360 juta.

“Kami lepaskan kewenangan tanahnya. Sisa tanah nan terbelah diajukanlah pemecahan bagian tahun 2015. Namun, anehnya tahun 2007 sertifikat BRU terbit di atas tanah kami dan di atas tanah nan sudah dibebaskan oleh negara,” ungkapnya.

Baca juga : Warga digegerkan Penemuan Mayat Pria di Dalam Gardu PLN

Jadi, sekarang tanah jalan ini sudah menjadi milik PT. BIR juga, milik kewenangan pakainya. Ia mengatakan, sedangkan tanahnya satu hamparan, dibelakang juga ada tanah masyarakat nan terbit tahun 1973.

“Kami lagi berjuang mencari keadilan lantaran jadi korban mafia tanah. Kata Menteri Agraria mau diberantas, namun belum diberantas. Mau sampai kapan kami dizalimi sama orang kaya. Tanah ini untuk pengembangan Mall GAIA dan BIR telah merampas tanah kami,” ucapnya.

Sementara itu kuasa norma Lili Santi Hasan, Herman Hofi Munawar mengatakan, persoalan ini sudah dilaporkan ke Polda Kalbar dan proses penanganan perkaranya pun cukup panjang lantaran sudah nyaris 2 tahun, dan sekarang sudah ketahap penyidikan.

“Hanya satu langkah lagi untuk menentukan tersangkanya. Ada siapa saja pihak-pihak terlibat dalam pemalsuan arsip nan memunculkan Bumi Raya ini mendapatkan sertifikat kewenangan pakai,” ucap Herman.

Selain itu pihaknya mengaku sudah mempunyai info nan cukup komplit mengenai gimana pemalsuan info otentik nan dilakukan oleh PT. BIR untuk menguasai tanah milik Lili Santi Hasan.

“Saya pikir tidak ada argumen lagi dari pihak interogator Polda Kalbar untuk tidak segera menetapkan tersangkanya. Segera dilakukan proses norma sesuai dengan ketentuan dalam norma aktivitas nan berlaku,” pintanya.

Baca juga : Jenis Kelamin Potongan Tubuh Manusia di Pontianak Telah Diketahui

Anehnya, di dalam kewenangan pakai dan kewenangan milik PT. BIR, juga termasuk di jalan depan tanah milik Lili Santi Hasan. Padahal, kata dia, tanah tersebut sudah dibebaskan pada tahun 2005 silam.

“Ini sudah gak masuk akal. Apalagi constatering rapport ini adalah satu landasan untuk terbitnya sertifikat kewenangan pakai, itu landasannya. Nah, constatering rapport nan mereka lakukan, nan ada itu, banyak pemalsuan info nan dilakukan. Bahkan, hasil penyelidikan Polda Kalbar ada beberapa nan diminta keterangan dari BPN sendiri, bahwa pihak BPN mengakui tidak turun ke lapangan, sehingga muncullah sertifikat kewenangan pakai Bumi Raya,” jelas Herman Hofi.

Jadi tidak ada alasan, interogator Polda Kalbar tidak segera menetapkan tersangkanya. Ia mengatakan, tidak ada argumen juga gelar perkara mesti dilakukan di Mabes Polri seperti nan dikehendaki oleh PT. BIR.

“Ini suatu perihal nan tidak masuk akal. Karena boleh-boleh saja Mabes Polri mengambil alih perkara ini, asalkan ada alasan. Namun, ini tidak cukup argumen untuk bisa diambil alih oleh Mabes Polri, lantaran proses norma di Polda Kalbar sudah berjalan,” tegas Herman.

Baca juga : Panitia Larang Keras Jual Beli Miras di Lokasi Gawai Dayak Ke XXXVIII Kalbar

Dikatakannya lagi, tidak ada argumen juga ketika penetapan tersangkanya kudu menunggu dulu pendapat dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menentukan gelar perkara bersama.

“Jadi, ini adalah kewenangan sepenuhnya Polda Kalbar untuk menentukan siapa tersangkanya. Persoalannya kelak diterima kejaksaan, apakah P21 alias P19 itu cerita lain. Kalau misalnya menurut interogator Polda Kalbar itu sudah betul jalan ceritanya, sesuai dengan sistem nan ada, dan diyakini dua perangkat bukti minimal sudah ada, sudah wajar ditetapkan tersangkanya, dan rupanya JPU tidak ada respon misalnya, kita punya sistem lagi, lantaran kita punya Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Dalam perihal ini, tambah dia, Polda Kalbar tidak perlu seolah-olah takut dengan kejaksaan. Jadi, tetaplah berdiri sesuai dengan kegunaan dan sistem masing-masing.

“Kita percaya bahwa interogator Polda Kalbar tetap punya hati nurani. Kita percaya mereka tetap punya keahlian untuk bisa menegakan norma nan telah diamanahkan di negara ini,” pungkasnya. (Gun)

More
Source TKPPontianak
TKPPontianak