Kuasa Hukum Lili Santi Desak Polisi Tetapkan Tersangka Pemalsuan Dokumen Sertifikat PT. BIR

Trending 2 weeks ago

TKPPONTIANAK – Dugaan pemalsuan akta otentik untuk publikasi sertifikat PT. Bumi Indah Raya (BIR) digelar perkarakan, Senin (27/5) di Polda Kalbar.

Diketahui perkara ini dilaporkan Lili Santi Hasan nan menjadi korban mafia tanah sejak 22 Desember 2022.

Dalam gelar perkara di Polda Kalbar Lili Santi datang berbareng Herman Hofi Munawar dan Andi Hariadi selaku kuasa hukumnya.

Herman Hofi mengatakan, kasus ini sudah berjalan cukup lama, ialah dari tahun 2022. Adapun, gelar perkara terakhir ini adalah untuk penetapan tersangka.

“Akhirnya gelar perkara nan sudah lama kita tunggu-tunggu, dilaksanakan juga Polda Kalbar mengenai kasus sengketa lahan antara Lili Santi Hasan dengan Bumi Indah Raya,” ujarnya.

Ketika gelar perkara tadi sudah diungkapkan semua persoalan-persoalan, kasus-kasus norma nan melibatkan PT. BIR dan mengorbankan Lili Santi Hasan. Dalam perkara ini Ia mengaaku telah menyampaikan bahwa produk-produk sertifikat nan dimiliki PT. BIR di atas tanah milik Lili Santi Hasan itu semuanya palsu.

“Terkait dengan kasus Ibu Lili Santi ini, jadi dari hulu sampai hilir bermasalah semua. Oleh lantaran itu, semua bukti-bukti dan data-data sudah kita sampaikan semua ketika gelar perkara tadi,” ujarnya.

Jadi sudah tidak ada argumen lagi bagi interogator Polda Kalbar untuk tidak segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Karena, kata dia, semua bukti-bukti pemalsuan akta otentik sudah terpenuhi.

“Kita tunggu, agar kelak Polda Kalbar untuk segera menetapkan tersangka, lantaran persoalannya sangat jelas dan sangat transparan. Siapa melakukan apa? Siapa nan ikut serta di dalam publikasi sertifikat tiruan ini, dan bisa dijerat dengan pidana,” ucap Herman.

Dirinya mengungkapkan, pasal-pasal nan mengenai dengan pidana cukup banyak sekali, mulai dari KUHP pasal 51, 52, 266 dan seterusnya itu juga sudah bisa untuk menjerat. Artinya, sudah tidak ada satupun argumen untuk tidak menetapkan sebagai tersangka.

Herman pun merasa yakin, bahwa interogator Polda Kalbar bakal tetap komitmen dalam penegakan hukum, andaikan ada pihak-pihak tertentu nan mau melakukan SP3 agar kasus ini stop alias dihentikan.

“Kita percaya bahwa Polda Kalbar tetap bakal tegak lurus. Semua penegak norma di Kalbar ini tetap punya komitmen nan besar untuk menegakan norma ini sesuai dengan fakta-fakta nan terjadi dan bukti-bukti nan ada,” ucapnya.

Dalam kasus ini, kata dia, tak hanya Lili Santi Hasan saja nan menjadi korban mafia tanah. Namun, tetap banyak lagi korban-korban lainnya dalam satu hamparan tanah sama dengan Lili Santi Hasan, nan diterbitkan sertifikat kewenangan pakai milik PT. BIR.

“Jadi, kita gak ngerti kenapa BPN ini sudah berani menyalahi aturan-aturan, sehingga menerbitkan sertifikat kewenangan pakai nan dimiliki oleh Bumi Indah Raya,” ujar dia.

Saat gelar perkara tadi, juga disampaikan banyak sekali fakta-fakta nan dipalsukan oleh oknum-oknum nan ada di BPN sehingga muncullah sertifikat kewenangan pakai atas nama PT. BIR.

Untuk itulah, dia berambisi agar segera dilakukan penetapan tersangka dan dilakukan proses norma sesuai dengan ketentuan nan ada.

“Kita harapkan korban-korban mafia tanah ini bisa kembali mendapatkan haknya atas tanah nan sudah dikuasai oleh PT. BIR,” ujar dia.

Sementara, salah satu korban mafia tanah lainnya nan juga dihadirkan dalam gelar perkara ini mengatakan, bahwa dirinya bentrok dengan PT. BIR sejak tahun 2010 silam dan kasusnya sudah inkrah. Namun, hingga saat ini dia kesulitan untuk melakukan kembali pemisah tanahnya.

“Padahal begitu sudah menerima surat inkrah, kami sudah melapor ke BPN bahwa kasus itu sudah selesai. Tapi hingga detik ini gak bisa kembali batas,” ujar Lulu.

Dengan sertifikat kewenangan miliknya ditimpa oleh sertifikat kewenangan pakai PT. BIR tadi, artinya tanah tersebut tidak diakui keabsahan dari inkrahnya.

“Putusan pengadilannya berfaedah diingkari kan begitu. Karena apa, rupanya ditimpa lagi dengan sertifikat kewenangan pakai,” ujar dia.

Terbitnya sertifikat kewenangan pakai PT. BIR di atas tanah miliknya tersebut tentunya sangat merugikan Lulu. Maka dari itu, dia berbareng dengan korban mafia tanah lainnya bersedia datang dalam gelar perkara ini untuk mendukung Lili Santi Hasan.

“Jadi, kenapa kami mendukung juga apa nan dilakukan oleh Ibu Lili ini, lantaran apa? Itu juga merugikan kami semua. Kami ada 11 orang nan dirugikan,” ujarnya.

Kasus ini terlalu panjang prosesnya dan melelahkan. Untuk itulah, dia memohon kepada lembaga Polri agar bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memihak korban mafia tanah nan tidak punya daya ini.

“Seperti kami ini, betul-betul pemilik tanah nan sesungguhnya. Dengan dasar kepemilikan tadi kami tidak takut dan bakal terus berjuang untuk mempertahankan kewenangan atas tanah nan dikuasai Bumi Indah Raya,” pungkas nya. (*)

More
Source TKPPontianak
TKPPontianak